Selamat Jalan Guru Kami, Ust. Nurhuda Trisula...

Sekilas Tentang Ust. Nurhuda Trisula... (disadur dari Kaltim Post)

Tampil sederhana, kalem, dan gaya bicaranya tak meledak-ledak. Begitulah Nurhuda Trisula, mantan auditor di kantor pelayanan pajak yang akhirnya terjun ke politik praktis. Nurhuda yang sudah 10 tahun duduk di DPRD Kaltim, kini dicalonkan lagi untuk ketiga kalinya.

Sejak usia 5 tahun, pria kelahiran Blitar, 6 Juni 1969, ini sudah dididik politik. Maklum, ayahnya Noorman (alm) memang aktif di partai politik. Ketika itu, ayahnya yang pegawai Dinas Pendidikan Blitar, Jatim, duduk di kepengurusan inti Partai Golongan Karya (Golkar).

Setiap hari, ayahnya selalu mengajak Nurhuda untuk mengikuti rapat-rapat di Partai Golkar.

"Saat itu saya masih duduk di kelas 4 SD," ucap Nurhuda membuka pembicaran.

Selain sebagai ketua Majelis Dakwah Islamiah Golkar, ayahnya juga ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Blitar. Namun, hawa politik yang makin memanas di internal Golkar membuat ayahnya memutuskan berhenti berpolitik.

"Karena sudah tahu hitam putihnya politik, beliau memutuskan berhenti dari Golkar," ucap pria yang dikenal cukup sabar ini.

Ibunya yang kepala sekolah di salah satu SD di Blitar punya obesesi agar Nurhuda menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Selepas lulus SMAN 1 Blitar, Nurhuda melanjutkan kuliah ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Jakarta. Ketika itu dirinya juga diterima di Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang. Tapi informasi kelulusan di Unibraw diketahuinya setelah dirinya sudah menjalani masa orientasi kampus di STAN.

"Saya pun memutuskan tetap kuliah di STAN," ucap Nurhuda yang ditemui di sela mengikuti workshop untuk anggota DPRD tentang problematika pemilu di Jakarta beberapa waktu lalu.

Selama kuliah di kampus STAN Jakarta 1988 hingga 1991, ia pun aktif berorganisasi. Di antaranya dipercaya sebagai ketua PD Pelajar Islam Indonesia (PII) Kodya Blitar, dan ketua Masjid Baitul Maal STAN Jakarta.

Lulus dari STAN pada 1991, ia bekerja di kantor pajak di bawah Departemen Keuangan (Depkeu) sebagai auditor. Ia ditugaskan ke Samarinda. Pekerjaan sebagai auditor pajak inilah yang mengantarkan dirinya mengenal banyak teman, termasuk pengusaha Kaltim, Yos Soetomo.

Sebagai auditor, ia tetap aktif berorganisasi dakwah. Bahkan, ia mendirikan lembaga dakwah dan majelis taklim.

"Jadi basis majelis taklim sekarang ini tidaklah muncul tiba-tiba. Ini sudah kami rintis sejak lama," sebut ayah 5 putra ini.

Nah, pada 1998, ketika Partai Keadilan (PK) -yang sekarang Partai Keadilan Sejahtera (PKS)- berdiri ia pun diajak bergabung oleh kawan-kawannya yang dulu satu almamater di kampus.

"Jaringan yang sudah kami bentuk inilah yang akhirnya mendorong lahirnya Partai Keadilan di Kaltim," ucap suami Purwinahyu ini.

Saat itu, dipercayakan Ketua DPW PK Kaltim Abdul Haris dan dirinya ditunjuk sebagai wakil ketua. Memasuki Pemilu 1999, ia termasuk yang dicalonkan untuk daerah pemilihan (dapil) Samarinda. Koleganya Haris dicalonkan dari dapil Balikpapan, dan Hadi Mulyadi dapil Kukar serta Kubar.

"Saat itu, dapil Samarinda yang justru perolehannya cukup signifikan dan memperoleh satu kursi," ucapnya.

Ia mengaku, satu kursi ini tak serta-merta diterimanya. Nurhuda mengaku malah meminta Haris untuk duduk sebagai anggota DPRD.

"Saya lihat, Pak Haris lebih pantas," kata Nurhuda.

Namun Haris ternyata menolak. Demikian pula Hadi Mulyadi tak mau menerima jabatan itu. Akhirnya disepakati tiga nama diserahkan ke DPP PK untuk diputuskan. Yakni Nurhuda, Haris, dari Hadi Mulyadi (sekarang ketua DPW PKS Kaltim).

Bersama istri dan anak-anak

DPP PK memutuskan Nurhuda yang duduk di DPRD Kaltim. Alasannya, Nurhuda dianggap pernah di birokrasi. Sedangkan Hadi Mulyadi berlatar belakang dosen, sementara Haris adalah seorang dokter.

"Jadi saya dipilih bukan dianggap yang paling pintar. Karena pernah di birokrasi, saya dianggap bisa mengikuti berbagai program politik," tuturnya.

"Saya baru dapat kabar itu ketika saya akan bertolak ke Blitar menjenguk ayah yang sedang sakit. Ketika saya sampaikan penunjukan ini, saya sempat dilarang untuk masuk ke DPRD. Beliau takut, saya menyesal nanti ketika sudah terjun politik. Apalagi setelah tahu hitam putihnya politik," imbuhnya.

Namun, setelah diyakinkan, akhirnya ayahnya merestui masuk ke gedung DPRD Kaltim, Kelurahan Karang Paci, Samarinda, untuk periode 1999-2004. Hanya pesannya tetap diingat, ketika sudah masuk politik, akan mudah naik jabatan, tapi sebaliknya mudah juga turunnya.

"Dalam politik itu, yang paling penting integritas. Setelah berpesan itu, besoknya ayah saya meninggal," kenangnya.

Yang paling berkesan ketika masuk arena politik, perjuangan kerasnya bersama mantan anggota DPRD Kaltim Ridwan Suwidi (sekarang Bupati Paser).

"Saya berjuang keras bersama Pak Ridwan menuntut Kaltim diubah menjadi negara federal. Ya, semacam otonomi khusus. Namun ini terhambat karena tak didukung secara politik dari Partai Golkar dan PDIP yang saat itu dapat perintah dari pusat. Karena dua partai besar menolak, akhirnya sulit untuk bargaining," ucapnya.

Dalam perjalanan politik di DPRD, yang menjadi prioritas dalam pembangunan terutama untuk program penyediaan air bersih, listrik, dan infrastruktur.

"Namun dalam proses tak sesederhana itu. Banyak yang tak bisa tercapai," ucapnya.

Diakuinya, sampai 2009 ini, dalam pengambilan kebijakan di DPRD, tidak melibatkan partisipasi publik.

"Tidak ada transparansi dalam anggaran. Anggota DPRD-nya saja banyak yang tak tahu buku anggaran," sebutnya.

"Yang terjadi malah lobi-lobi setengah kamar," sambungnya.

Tak hanya itu, peran politik anggota DPRD terlikuidasi oleh orang partai yang punya jabatan.

"Dalam membahas anggaran pun pembahasan detail anggaran tidak dilakukan komisi," akunya.

Lantas apa enaknya menjadi anggota DPRD sehingga dirinya menjadi calon lagi? "Kalau saya, sih, kok malahnggak enak. Saya ini malah sudah tiga kali meminta untuk mundur, tapi tak dibolehkan partai," ucapnya.

Pertama, kata dia, pada 2003 ketika menjabat ketua tim pemenangan pemilu. Karena dirinya ingin konsentrasi untuk memenangkan pemilu, ia meminta untuk mundur dari DPRD.

"Tapi ditolak Pak Hidayat Nur Wahid (presiden PKS saat itu, Red.)," tuturnya.

Kemudian akhir Desember 2004, dirinya juga minta mundur karena serangan penyakit stroke selama tiga bulan. Tapi tetap ditolak partai.

"Terakhir saya minta untuk tak lagi dicalonkan dalam penyusunan caleg 2009 ini, tapi partai tetap menugaskan saya. Dan di PKS itu kalau sudah ditugaskan tak bisa menolak," tuturnya.

Bukankah jadi anggota DPRD itu gajinya besar? "Kalau mau cari materi, DPRD ini bukan tempat yang tepat. Malah lebih mapan teman-teman saya yang sekarang di Depkeu. Ini benar-benar pengabdian. Di sini justru banyak pengeluaran. Begitu naik jadi caleg (calon anggota legislatif, Red), semuanya mengeluarkan uang. Yang dihasilkan dengan yang dikeluarkan nanti memang ada selisih, tapi tak seberapa," katanya.(*)

KINI SANG KHOLIK TELAH MEMANGGIL BELIAU SETELAH SAKIT YANG CUKUP LAMA BELIAU JALANI.

‎...INNALILLAHI WAINNAILAIHI ROOJIUUNN...
Selamat Jalan Guru Kami, Murobbi Kami, Engkau Telah Bertemu dengan Kekasih Abadi.
Jalan Panjang ini Telah Membawamu pada Akhir Kehidupan. Semoga Kebahagiaan selalu menyertaimu dalam Kasih Sayang-Nya.
Guru Kami, Ust. Nurhuda Trisula...