Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melarang semua anggotanya yang duduk di Badan Anggaran untuk memakai ruangan yang baru. Larangan itu berlaku sampai permasalahan ini benar-benar selesai. “Kami larang dulu,” kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal saat dihubungi Tempo, Sabtu, 21 Januari 2012.
Mustafa meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera melakukan audit terhadap proyek renovasi ini. Tak hanya itu, dia juga meminta proses klarifikasi di Dewan melalui Badan Kehormatan bisa segera diketahui hasilnya. Hal ini bertujuan agar kinerja-kinerja DPR tidak terhambat dengan munculnya kasus ini. “Biarlah semua pihak melakukan verifikasi dulu,” kata dia.
Fraksi PKS juga belum berencana memanggil sejumlah pihak yang sudah dipanggil oleh Badan Kehormatan DPR. Beberapa anggota Fraksi PKS yang dipanggil oleh BK adalah Refrizal, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga, dan Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Anggaran. Menurut Mustafa, dia sudah melakukan koordinasi dengan orang yang sudah dipanggil. “Beliau tidak terlibat,” kata Mustafa.
Kemarin, Ketua DPR Marzuki Alie melaporkan proyek renovasi ruangan Badan Anggaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Marzuki ditemani oleh Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh. Selain melaporkan proyek ini, Marzuki juga menyatakan akan melaporkan proyek lain yang diduga bermasalah di lembaga yang dia pimpin.
Renovasi ruangan Banggar menimbulkan kehebohan di publik. Biaya renovasi ini mencapai angka Rp 20,3 miliar. Semua pihak saling lempar tanggung jawab terhadap renovasi ruangan ini. Ketua Badan Kehormatan DPR M. Prakosa sudah memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek renovasi ini, seperti Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Anggaran, dan Sekretaris Jenderal DPR. “Ruangan ini tidak semewah yang digembar-gemborkan,” kata M. Prakosa. TEMPO
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
0 komentar:
Posting Komentar