Draf RUU Pemilu usulan DPR akan diparipurnakan Selasa (19/7/2011). Ada dua opsi yang akan dibahas terkait batas ambang keterwakilan 2,5-5 persen dan 3 persen. Partai kecil yang tergabung di koalisi bakal melakukan perlawanan. Serius atau sekadar gertak sambal?
Empat pimpinan fraksi di DPR yang berasal dari partai menengah ke bawah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi yakni PKS, PPP, PAN, dan PKB, Senin (18/7/2011) berkumpul di lantai 15 gedung Nusantara I DPR, Jakarta. Berbalut diskusi soal batas ambang keterwakilan, ada suara kekecewaan yang mendalam.
Hadir dalam acara tersebut para petinggi fraksi koalisi di DPR yaitu Hasrul Azwar (Ketua Fraksi PPP), Marwan Jafar (Ketua Fraksi PKB), Abdul Hakim (Sekretaris Fraksi PKS), dan VivaYoga Maulida (Wakil Sekjen DPP PAN). Mereka serempak menuding ada sikap egois yang ditampilkan Partai Demokra dan Partai Golkar dalam menyikapi batas ambang keterwakilan. Partai kecil-menengah ini berpandangan, batas ambang keterwakilan jangan sampai membunuh partai-partai kecil.
Ketua Fraksi PPP DPR RI Hasrul Azwar mengaku pihaknya telah berkali-kali mengusulkan dalam forum Setgab Koalisi agar persoalan batas ambang keterwakilan segera dibahas dalam. "Tapi tidak pernah direspons. Setgab cukup bergairah kalau soal Century dan pajak telpon berdering-dering untuk membahas," katanya.
Dia menyebutkan sikap PPP sangat tergantung dengan pertemuan Setgab Koalisi yang dijadwalkan Senin (18/72011) malam ini. Dia menyebutkan, jika pada akhirnya terdapat voting dan kalah dalam pengambilan suara, Hasrul pasrah. "Biar masyarakat yang menilai. Tapi kita ingat, membangun politik dengan kekeluargaan,"ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Maulida menegaskan Setgab Koalisi tidak ada berlaku dalam urusan legislasi di parlemen. Dia menuding, Setgab Koalisi hanya ajang pertarungan partai besat versus partai kecil. "Persoalannya, Setgab tidak pernah bicara prolegnas, padahal ini penting dalam rangka tata bangun Indonesia ke depan. Jangan ketika kita berbeda dengan Partai Demokrat dianggap tidak loyal dengan setgab," sesalnya.
Viva pun menyebutkan akan melapor ke DPP PAN terkait efektivitas Setgab Koalisi yang tidak lagi menekankan kolektivitas. Setgab Koalisi yang diharapkan menjadi tulang punggung pemerintahan nyatanya tak berjalan efektif. "Buktinya di RUU Pemilu ini, ada pertarungan partai besar dan partai kecil," katanya.
Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar mengharapkan persoalan tarik menarik soal besaran batas ambang keterwakilan sejatinya dapat diselesaikan di internal Setgab Koalisi. Dia menyebutkan belajar dari pengalaman sebelumnya, paket UU Politik selalu diselesaikan melalui mekanisme kompromi politik. "Sepanjang koalisi bisa akselerasi dengan baik maka RUU Pemilu ini akan cepat selesai," cetusnya.
Marwan mengkritik tentang rencana voting dalam paripurna draf RUU Pemilu yang sedianya digelar Selasa (19/7/2011) besok. Menurut dia, tidak lazim draf RUU dilakukan voting melalui paripurna. "Ini menyalahi mekanisme dewan. Biasanya ini dibahas di Pansus terelebih dahulu," sesalnya.
Sementara dalam rapat konsultasi pimpinan DPR, Senin (18/7/2011) siang menyepakati dalam Sidang Paripurna Selasa (19/7/2011) besok tidak dilakukan proses voting. Rapat paripurna yang salah satunya mengagendakan keputusan pengajuan draf RUU Pemilu itu akhirnya disepakati tidak dilakukan voting terkait besaran batas ambang keterwakilan.
"Draf yang telah disepakati di Baleg dibacakan di paripurna termasuk batas ambang keterwakilan dengan range angka apa adanya. Kita sepakat untuk tidak dilakukan pengambilan keputusan voting atas itu," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, usai rapat konsultasi pimpinan DPR.
Dia menuturkan, jika voting dilakukan dalam pengambilan keputusan draf RUU Pemilu dikhawatirkan energi bakal terkuras hanya untuk membahas sebuah draf. Menurut Priyo, lebih baik pengambilam sikap atas besaran batas ambang keterwakilan menunggu respon dari pemerintah. "Dari situ akan dicari jalan keluar. Kalau buntu baru voting," tandas Priyo. [mdr]
source: inilah.com
0 komentar:
Posting Komentar