Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI Sohibul Iman mengatakan sejauh ini Pemerintah seperti tidak berdaya mengendalikan konsumsi BBM Bersubsidi. “Sebenarnya Pemerintah sudah punya program pengendalian BBM Bersubsidi dengan membatasi konsumsi BBM Bersubsidi hanya untuk kendaraan roda dua, kendaraan umum dan kendaraan pengangkut barang/usaha kecil. Teknologi pengaturannya juga sudah ada, Lampu hijau dari DPR sudah kami berikan, tapi Pemerintah selalu ragu-ragu,” ujarnya.
Kalau kita mau bercermin, lanjut Sohibul, ada success story Pemerintah dalam mengendalikan konsumsi kerosene (minyak tanah). Saat ini konsumsi kerosene dapat dikendalikan sejalan dengan program konversi minyak tanah ke LPG. “Selama tahun 2006-2010, konsumsi kerosene menurun sebesar 30% hingga mencapai 2,35 juta Kiloliter ditahun 2010, Pemerintah harusnya belajar dari pengalaman itu,” ungkapnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Teknologi (Ekuintek) ini menyesalkan jebolnya kuota BBM Bersubsidi ini. Menurutnya, Pemerintah telah gagal menjalankan UU No.10/2010 tentang APBN 2011 dan UU No.11/2011 tentang APBNP 2011 yang mengamanahkan agar Pemerintah melakukan kebijakan pengendalian konsumsi BBM Bersubsidi.
“Dalam pasal 7 ayat 2 (baik UU APBN 2011 dan UU APBNP 2011) sudah tertera bahwa pengendalian anggaran subsidi BBM tahun 2011 dilakukan melalui efisiensi biaya distribusi dan alpha serta melakukan kebijakan pengendalian konsumsi BBM Bersubsidi,” jelasnya.
Oleh karena itu, Sohibul berharap Pemerintah mau lebih serius dalam menjalankan amanah UU tersebut, dan segera mengambil langkah-langkah yang tepat agar jebolnya kuota BBM Bersubsidi ini tidak terulang kembali.
0 komentar:
Posting Komentar