Biasanya, PKS menampilkan atribut atau peraga kampanye didominasi warna putih, hitam ataupun kuning. Namun, saat memasuki masa kampanye terbuka, warna merah, biru, dan hijau pun ikut digunakan. Aksi warna-warni itu ditampilkan sebagai latar pamflet milik PKS yang disebar di penjuru kota. Dalam pamflet yang berlatar merah misalnya tertulis "Emang Merah Bisa PKS? Untuk Indonesia yang lebih baik, Kenapa Tidak?." Hal yang sama juga tertulis pada pamflet berwarna hijau, biru dan kuning. Hanya kata warna seperti merah, biru, kuning atau putih saja yang diganti berdasarkan latar pamflet. Tak lupa logo PKS disematkan di bawah tulisan dengan ukuran yang relatif kecil. Sepintas melihat, tentu saja dapat mengecoh orang yang melihat. Wasekjen PKS Fachri Hamzah mengaku PKS sengaja menggunakan politik warna. Sebab, warna kerap kali disamakan dengan aliran ideologi sehingga pihaknya mencoba untuk menghentikan pemahaman tersebut. "Ya, kami melakukan dekonstruksi pandangan yang tidak-tidak tentang ideologi karena ideologi selama ini dianggap sebagai kendala dalam berkomunikasi. Dulu ada santri abangan, ada sekuler dan kami merombak cara berfikir mereka. Kalau merah artinya sekuler, kalau hijau artinya Islam," tegas Fachri. Karena itu, PKS mencoba mengajak pemilih untuk tidak memilih berdasarkan warna melainkan ide yang ditawarkan. "Semua itu kan tidak riil. Kami mengajak bicara tetang substansi bahwa isi itu lebih penting dari pada lambang dan warna. Dan itu esensi dari demokrasi, tidak boleh dipilih dari segi warna apalagi golongan darah atau keturunan, tapi dipilih karena idenya," ujar Fachri. Tentu saja pola pikir PKS tidak diterima begitu saja. PDI Perjuangan misalnya melihat PKS telah melanggar AD/ART partainya sendiri. Tidak hanya itu saja, penggunaan warna tersebut juga menunjukkan inkonsistensi dan bahaya tersendiri. “Karena kita sendiri punya cara-cara kampanye yang lebih etik dan beradab. Menang apa kalah kita terima secara ksatria. Kalau ini (pamflet) disebut pelanggaran, saya tidak begitu mengerti,” jelas Ketua DPP PDIP Firman Jaya Daeli “Ini kan lucu. Seolah-olah PKS ini bhinneka tunggal ika,” ujarnya sambil terkekeh. Meski demikian, ia mengaku Moncong Putih tidak terpancing. Akan tetapi penggunaan warna pamflet tersebut dapat berkaitan dengan tindak pidana. Dan PDIP sepenuhnya menyerahkan kepada Panwas untuk mengurusnya. “Tapi, menurut saya, itu di atas pelanggaran. Itu adalah pembodohan pada masyarakat. Karena tidak memberikan pendidikan yang bagus. PKS tidak arif dan kesannya membingungkan masyarakat,” kata Firman. Sementara, Partai Demokrat menyambut baik ide pamflet PKS. Alasannya, warna biru seperti yang kerap digunakan Demokrat adalah milik semua orang. Sehingga, partai bentukan Presiden SBY ini tidak merasa terancam akan diambil pemilih setianya oleh PKS. "Ya, warna ini kan milik semua orang. Ya, kita terima kasih lah, masih ada kader-kader PKS yang milih Demokrat," tandas Sekjen DPP PD Marzuki Alie. Analis politik dari UI, Nur Iman Subono berpendapat apa yang dilakukan PKS dengan menggunakan beberapa warna dalam alat peraga adalah wajar. Apalagi, saat ini pelaksanaan pemilu sudah makin dekat. "Kalau dipasangnya beberapa bulan yang lalu, orang melihatnya akan biasa-biasa saja. Nah, ini kan karena pemilu sudah dekat," ungkap staf pengajar FISIP UI ini. Menurut pria yang disapa Boni ini, politik warna PKS memang memiliki tujuan tertentu. PKS ingin mencoba hadir di mana saja dalam memperjuangkan kepentingan politiknya. "Selama itu tidak muncul dalam bentuk kekerasan atau menghinan dan tidak melanggar etika politik, ya saya kira sah-sah saja," ucapnya. Tidak ada salah memang dengan warna warni PKS. Toh, itu hanya sekadar untuk menarik penglihatan masyarakat yang sedang melintas. Tapi kalau dilihat dari pendidikan politik kepada masyarakat. Jelas, asas manfaatnya diragukan. Sebab, pamflet itu sama sekali tidak memuat program atau ide segar yang ditawarkan PKS. Pamflet itu tak lebih dari hanya sekadar eksploitasi warna dan bukan menjanjikan program kerja.
inilah.com
0 komentar:
Posting Komentar