jakarta
— Sekretariat Gabungan (Setgab) diyakini
tidak akan pecah hingga berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono-Boediono pada 2014 jika melihat peristiwa politik di
koalisi selama ini. Pemerintah dinilai tetap membutuhkan semua partai
politik koalisi, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Perahu
Setgab sudah retak dari dulu. Tapi saya yakin tidak akan pecah sampai
akhir jabatan," kata Hanta Yuda, pengamat politik dari Pol-Tracking
Institute, saat diskusi Sindo Radio "Perahu Retak Setgab" di Warung
Daun, Jakarta, Sabtu (8/6/2013).
Hanta mengatakan, perbedaan
sikap PKS terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi saat ini hampir sama dengan drama di koalisi sebelumnya,
seperti bail out Bank Century, hak angket pajak, hingga rencana
kenaikan harga BBM tahun 2012. Semua drama politik itu tidak juga
membuat perahu Setgab pecah.
Hanta menambahkan, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono tidak mungkin mengeluarkan PKS dari koalisi lantaran
masih dibutuhkan untuk mengimbangi manuver Partai Golkar, khususnya di
DPR. Saat ini, total kekuatan enam parpol koalisi pemerintah di DPR
sekitar 75 persen.
Jika PKS keluar dari koalisi, total kekuatan
koalisi di DPR masih mayoritas, yakni sekitar 65 persen atau 366
kursi. Hanya saja, kata Hanta, Partai Golkar bakal menjadi kunci
lantaran memiliki 106 kursi atau sekitar 20 persen kursi. "Kalau
PKS keluar, Golkar akan jadi penentu di koalisi (jika Golkar keluar,
tinggal 45 persen di DPR). Jadi pemerintah butuh PKS," katanya.
Dikatakan
Hanta, jika keputusan resmi PKS tidak mendukung kebijakan pemerintah
soal BBM, bisa saja Presiden memberikan sanksi kepada PKS. Pasalnya,
sudah ada pengalaman Presiden mengurangi kursi PKS di kabinet, dari
empat menteri menjadi tiga menteri.
"Tapi kalau keluarkan PKS, saya ragu. Mungkin sampai 2014 begini saja ceritanya," pungkas Hanta.
Seperti
diberitakan, para elite PKS menyebut menolak rencana kenaikan harga
premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.
Penolakan itu juga terlihat dari spanduk-spanduk yang dipasang PKS di
jalan-jalan Jakarta.
Namun, menteri-menteri asal PKS menyebut
tidak ada keputusan resmi partai menolak kenaikan harga BBM. Sikap yang
muncul di publik hanya merupakan sikap DPP PKS. Adapun sikap resmi
partai berasal dari Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP).
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)


0 komentar:
Posting Komentar