JAKARTA, — Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) memandang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan
memukul daya beli dan kesejahteraan rakyat. Atas dasar itu, PKS menolak
harga BBM itu dinaikkan.
Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi
PKS, Yudi Widiana Adia, menjelaskan, berdasarkan proyeksi Bank Indonesia
yang menyatakan kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi di atas 7,76
persen, maka dirinya berpendapat kebijakan tersebut berpotensi
melemahkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terlebih pada
Juli-Agustus 2013, beban ekonomi masyarakat akan meningkat mengingat
pendidikan Indonesia memasuki tahun ajaran baru dan datangnya bulan suci
Ramadhan.
"Menaikkan BBM di masa seperti ini akan berisiko pada
inflasi, dan selanjutnya dapat dipastikan perekonomian Indonesia akan
melambat," kata Yudi dalam rilisan yang diterima pada Minggu
(16/6/2013).
Oleh karena itu, Yudi menegaskan, PKS konsisten
menolak kenaikan harga BBM. Ia juga menyoroti dunia usaha yang akan
serta-merta melakukan penyesuaian termasuk di antaranya adalah ancaman
pemutusan hubungan kerja (PHK) dan munculnya pengangguran baru.
Menurutnya,
semua ancaman itu bisa saja terjadi karena dampak dari berkurangnya
daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa setelah BBM bersubsidi
dinaikkan.
"Di sinilah pemerintah kurang cermat dalam menghitung
dampak kenaikan BBM yang seperti efek domino dapat meruntuhkan
sendi-sendi perekonomian Indonesia," ujarnya.
Sekadar catatan,
mulai pekan depan pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi
untuk premium sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter dan solar naik
Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter. Selain PKS, Fraksi PDI Perjuangan
juga menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)


0 komentar:
Posting Komentar