RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Menteri Dalam
Negeri tetap berada dalam posisi netral di tengah perdebatan perlu
tidaknya pembubaran partai politik yang terbukti korup.
"Jadilah
negarawan yang justru mengawal demokrasi. Jangan latah," kata
jurubicara PKS, Mardani Ali Sera, kepada wartawan di Gedung DPR,
Jakarta, Selasa (26/6).
Dia malah menantang pemerintah
membubarkan partainya apabila di pengadilan terbukti bahwa PKS
menggunakan dana korupsi untuk kegiatan politk.
"Monggo saja diproses. Walau sebaiknya Mendagri tetap pada
Dia
juga meminta semua pihak tidak terburu-buru menanggapi proses hukum
kasus suap impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS, Luthfi
Hasan Ishaaq. Mardani juga memastikan bahwa tidak ada sepeser pun uang
hasil korupsi yang masuk ke kas partai berlambang bulan sabit kembar
itu. Hal ini berdasarkan pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yakin, PPATK dan KPK sudah menyatakan tidak ada aliran ke partai. Monggo dibuktikan," tegasnya.
Wacana
pembubaran parpol sesuai konstitusi bergaung sejak maraknya pemberitaan
kasus korupsi yang melibatkan para petinggi Partai Demokrat misalnya
Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng dan Anas
Urbaningrum. Isu itu membesar lagi ketika kasus korupsi mantan Presiden
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lutahfi Hasan Ishaaq, ditangani KPK.
posisi netral," ujarnya. /mrd


0 komentar:
Posting Komentar