Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya kriteria tertentu dalam memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah digodok Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu dikatakan menyusul akan digelarnya fit and propert test delapan calon pimpinan KPK, Senin (21/11/2011), oleh Komisi III DPR RI.
Ketua Kelompok Kerja Fraksi PKS Komisi III Aboe Bakar Al Habsy menjelaskan, para pimpinan KPK harus memiliki konsentrasi penuh dalam bekerja dan tidak memiliki beban persoalan hukum maupun moral masa lalu. “KPK tidak boleh dipimpin oleh profil yang cenderung retoris dan politis. Kita perlu profil penegak hukum yang memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi,” kata Aboe.
Menurut Aboe, pimpinan KPK harus mampu bekerja dalam tim, lantaran KPK merupakan lembaga yang kepemimpinannya kolektif kolegial. “Harus dihindari profil one man show,” tegasnya. Para pimpinan KPK juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal, mampu menjalin hubungan baik dengan lembaga penegak hukum lain. Hal itu penting lantaran pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya oleh KPK.
Syarat lain, lanjut ketua DPP PKS itu, pimpinan KPK harus menguasai fungsi manajerial dengan baik agar bisa menjalankan fungsi supervisi. Pasalnya, banyak kasus korupsi disupervisi ke Kepolisian atau Kejaksaan yang harus dikelola dengan baik. “Hal ini diharapkan dapat mendorong kemampuan penyelesaian kasus korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada dua lembaga tersebut,” katanya.
Pernyataan Aboe itu menanggapi proses fit and propert test delapan calon pimpinan KPK oleh Komisi III, yang dimulai Senin (21/11/2011). Mereka yang diselesi antara lain Abdullah Hehamahua, Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, Aryanto Sutadi, Bambang Widjojanto, Handoyo Sudrajat, Yunus Husein, dan Zulkarnaen. Dalam satu hari hanya akan diuji satu calon agar proses fit and propert test lebih mendalam dibanding proses di Pansel KPK. (HP, Ant)
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
0 komentar:
Posting Komentar