Masalah Bansos, lanjut Muharr
am, memang sejauh ini tidak pernah terjadi kasus, seperti yang terjadi di daerah lain, yang hingga harus berurusan dengan aparat penegak hukum, lantaran ditemukan penyaluran Bansos fiktif.
“ Kami selaku Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meminta kepada instansi terkait tetap harus lebih jeli terhadap pola penyaluran Bansos tersebut,” tegas nya.
Lagi ia mengatakan setiap penyaluran Bansos tertib administrasi, memiliki legalitas jelas.
Penting pula mengingatkan proses administrasi , tidak terkecuali meninjau ke lapangan, melihat keberadaan bangunan atau lokasi yang sesuai permohonan yang diajukan, termasuk legalitas bangunan atau struktur pengurus ,”Ini semua ada kaitan nya. Jangan lengah sedikit menyalahi aturan, bisa fatal akibat nya ,” tutur Muharam mengingatkan.
Disisi lain dia juga mengingatkan kepada instansi terkait, dapat memberikan kemudahan kebijakan kepada penerima Bansos, tanpa melanggar aturan yang berlaku, melalui administrasi yang tertib.
Dia berharap pihak eksekutif tidak terlalu berlebihan, dan cenderung mempersulit masyarakat ketika mengajukan permohonan, dan ketika tiba saat nya menerima bansos tersebut. Jika itu yang terjadi, Menrut Muharam sama menghambat laju pembangunan,” “ Sebab, bagaimana pun juga penerima Bansos ini adalah masyarakat, untuk membangun Bumi Batiwakal ini,” pungkas politisi PKS ini. tim
0 komentar:
Posting Komentar