Ada kawan yang bertanya : mengapa PKS tetap berkoalisi dengan PD dalam mencalonkan SBY-Boediono, setelah bereaksi keras menolak pencalonan Boediono oleh SBY secara sepihak ? Saya tak punya jawaban terkini sebagaimana pernyataan resmi Presiden PKS malam itu (15/5/2009) di TV One, kecuali yang pernah saya ungkapkan secara terbatas pada saat nama Boediono mulai dimunculkan melalui rumor, jauh sebelum “huru-hara” dua pekan terakhir ini. Konteksnya, saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan dan beberapa simpul jaringan, dengan sekadar memberikan background information. Pada saat itu saya menggarisbawahi bahwa:
1) Pilihan berkolaborasi dengan PD untuk mencalonkan SBY sebagai Calon Presiden RI 2009-2014 adalah keputusan resmi Majelis Syuro PKS. Dalam keputusan tersebut, posisi Cawapres tidak menjadi syarat dalam berkoalisi. Sebaliknya, draft kontrak politik yang diajukan memuat klausul-klausul platform dan perjanjian yang lebih rinci, lebih tegas dan lebih maju dibandingkan dengan kontrak politik tahun 2004-2009. Diantara isinya berkait dengan dukungan proaktif Indonesia terhadap persiapan kemerdekaan bangsa Palestina serta usulan mengenai pembagian portofolio kabinet
2) Karena diminta, maka PKS menyampaikan nama-nama Cawapres yang diusulkan sebanyak tiga orang dalam amplop tertutup. Cara dan tampilan seperti itu ditempuh untuk memperlihatkan fatsoen politik berkoalisi yang beradab
3) Respons keras terhadap penetapan Boediono sebagai Cawapres secara sepihak, dimaksudkan sebagai kritik dan koreksi terhadap cara-cara SBY mengambil keputusan dan ketidakpatutan berkomunikasi yang mengabaikan semangat kemitraan (baca : arogan dan otoriter) dalam koalisi yang sedang dibangun bersama. Perlu diketahui, masalah serupa itu pernah terjadi kurang lebih dua tahun yang lalu, dan SBY telah meminta maaf dan berjanji akan memperbaikinya pada masa yang akan datang. Artinya, fokus kritik terletak pada proses pengambilan keputusan SBY dan komunikasinya kepada mitra koalisi, bukan pada kelayakan Boediono. Jika dibiarkan, bibit-bibit otoriter dalam pemerintahan SBY akan tumbuh subur tanpa kendali. Respons keras yang dilakukan secara terbuka melalui media tersebut dilakukan secara terencana oleh Partai.
Kesediaan SBY untuk datang menemui Pimpinan PKS, sekitar dua jam sebelum acara deklarasi dimulai, untuk “menjelaskan secara langsung” rasionalitas Boediono sebagai Cawapres dan menandatangani naskah kontrak politik (sebagaimana dituturkan oleh Tifatul Sembiring dalam wawancara televisi beberapa saat setelah deklarasi) dapat dibaca sebagai good will SBY terhadap kritik dan koreksi dari PKS.
Pandangan saya pribadi mengenai kelayakan Boediono sebagai Cawapres yang berpasangan dengan SBY dapat diringkaskan sebagai berikut :
a) Kompetensi Boediono dalam bidang ekonomi makro memang diperlukan sebagai counterpart SBY yang lebih menonjol dalam bidang politik, keamanan dan militer. Pertimbangan serupa nampaknya dapat dirunut ke belakang, ketika SBY memilih berpasangan dengan Jusuf Kalla yang dikenal sebagai saudagar yang lincah dan sigap dalam menyelesaikan berbagai masalah
b) Kredibilitas Boediono sebagai ahli dan praktisi ekonomi makro dapat digunakan oleh SBY untuk meningkatkan atau mengamankan dukungan dari komunitas internasional, khususnya yang sering disebut dengan jaringan “ Mafia Berkeley”. Soal paham ekonomi yang dianutnya, apakah ekonomi liberal, neo-liberal, kerakyatan atau kombinasi diantara paham-paham tersebut, saya belum memeriksa lebih jauh rekam jejak maupun dampak kebijakan ekonomi nasional yang telah dilahirkan oleh Boediono selama ini
c) Saya belum dapat melihat apakah Cawapres Boediono akan menghasilkan nilai tambah yang nyata untuk meningkatkan dukungan suara bagi SBY sebagai Capres, karena Boediono bukanlah figur populer (jika dibandingkan dengan sang junior Sri Mulyani, misalnya) atau yang berbasis massa (semisal Wapres incumbent merangkap next competitor Jusuf Kalla, saudagar sukses yang kemudian menjadi pucuk pimpinan Golkar setelah melakukan manuver zig-zag menjelang dan setelah pilpres 2004)
d) SBY nampak mengutamakan strategi “mengamankan politik masa depan” dengan cara mengambil pilihan yang sangat berani, terkesan melawan arus, bahkan beresiko kehilangan mitra koalisi, serta nampak menyepelekan peluang meningkatkan dukungan suara dari calon pemilihnya melalui posisi Cawapres yang lebih populer atau yang memiliki basis massa.
Masih segar dalam ingatan, bahwa keberhasilan PD menerobos ambang batas duapuluh persen suara parlemen diyakini sebagai buah dari strategi yang mengkombinasikan antara pesona ketokohan SBY, kekuatan uang dan massive political marketing and demarketing. Mesin organisasi dan personil Partai Demokrat dianggap belum berfungsi secara memadai. Untuk menjadi pemenang dalam satu putaran, pasangan SBY-Boediono sangat memerlukan kerja keras jaringan organisasi partai dan non-partai yang mampu mendongkrak suara sekurang-kurangnya menembus batas limapuluh persen plus satu , yang menyebar pada lebih dari separuh propinsi serta melampaui duapuluh persen dalam setiap propinsi . Mereka berharap-harap cemas pada Partai Keadilan Sejahtera, begitukah ? Wallahu’alam bishshowwab.
Suryama M. Sastra
(Bandung, 15-16/05/2009)
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Setelah melihat acara capres2 tampil di depan KADIN, sebagai simpatisan PKS saya yakin JK lebih baik daripada SBY. ketara sekali JK lebih alot jika berunding dengan asing. Kayaknya JK akan mati-matian mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan asing. Apalagi kalau lihat yang lain, misalnya secara dramatis simbolistik, istri2 JK & Win malah tampil lebih religius. Dan ini akan sangat mengharukan sekali buat saya, perjuangan perempuan berjilbab akan masuk final dan atas ijin Allah akhirnya menang. dan tidak perlu repot2 ngurusin karyawati berjilbab yg dipecat kayak karyawati RS Mitra Keluarga di Bekasi tempo hari.
BalasHapuswah, gitu ya mas, perjuangan jilbab memang masih penuh aral melintang.
BalasHapusSepakat, hanya atas ijin Allah, pilihan-Nya pasti menang.