Pertemuan ini diadakan di ruang FPKS dengan agenda penyampaian persamaan sikap PB HMI dan mantan aktivis 98 dalam menolak kenaikan BBM dan pemberian BLSM.
Dalam kesempatan itu, Hidayat menegaskan, keputusan PKS telah dalam menolak kenaikan BBM sudah tidak bisa ditawar lagi. Hidayat mengatakan sikap PKS disebabkan konsistensi PKS dalam membela rakyat kecil. Dengan penolakan itu kader PKS tetap solid dan tidak ada perpecahan di PKS terkait sikap ini.
"Kalau nanti ada suara berbeda dari para menteri yang berasal dari PKS, itu adalah pernyataan sebagai pembantu presiden. Bukan pernyataan partai," kata Hidayat, Kamis (13/6).
Terkait desakan beberapa pihak untuk menarik para menteri dari kabinet, Hidayat menjelaskan, PKS selalu berusaha menjunjung konstitusi. Para menteri adalah pembantu Presiden dan hanya Presiden yang memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri.
"UUD 45 dan code of conduct koalisi tidak memberikan hak kepada parpol untuk menarik para menteri. Itu sebabnya, kami putuskan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya," ungkapnya.
Dalam audiensi itu Ketua Umum PB HMI Muhammad Arif Rosyid Hasan mengatakan PKS tidak sendirian dalam menolak kenaikan harga BBM. "Jadi kalau PKS menolak kenaikan harga BBM, kami ingin mengatakan kepada PKS 'You are not alone'. Karena kami juga menolak kenaikan," ucap Arif.
Dalam pernyataan sikapnya, Aktivis 98 menyebut, kenaikan harga BBM berpotensi menaikkan jumlah rakyat miskin menjadi 13 persen atau bertambah 4-5 juta jiwa. Sementara, BLSM yang dijanjikan akan diberikan sebagai kompensasi, dinilai tidak memberi efek positif bagi penderitaan rakyat. Secara sistemik, juga akan menambah utang negara sehingga total utang RI bisa mencapai hampir 2.200 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, para Aktivis 98 memberikan sebuah boneka anak macan sebagai simbol untuk terus berani memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Ini memang anak macan. Tetapi, dia akan menjadi besar," kata salah satu aktivis 98 Ubedilah.
0 komentar:
Posting Komentar