LSN: BBM Naik, Ekonomi Rakyat Sulit

JAKARTA - Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis hasil survei terbaru terkait perencanaan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Minggu ke tiga pada bulan Juni 2013. Dari hasil survei tersebut, yang dilakukan pada tanggal 1 hingga 10 Mei 2013, menyatakan bahwa mayoritas publik menolak atas rencana pemerintah.

Peneliti Utama LSN, Dipa Pradipta menuturkan, survei yang dilakukan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan populasi seluruh penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas dan sudah mempunyai hak pilih, terpilihlah 1.230 orang responden dengan mengunakan metode pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling) dengan margin error sebesar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Kita melaksanakan survei di 33 Provinsi dan responden yang masing-masing mempunyai umur 17 keatas dan mempunyai hak pilih," Ujar Dipa usai Diskusi bertajuk "Kinerja Pemerintahan SBY Menjelang Pemilu 2014", di Restaurant Pulau Dua, Jakarta, Minggu (2/6/2013).

Hasil survei tersebut menunjukan hanya 12,4 persen dari peserta responden yang menyatakan setuju atas perencanaan pemerintah, dan hanya 1,5 persen responden menyatakan tidak tahu.

"Sebagian kecil responden menyatakan setuju atas kebeijakan yang direncanakan pemerintah, yaitu menaikan harga BBM bersubsidi, mereka dapat memahami sejumlah argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM, meskipun di antara mereka juga kurang meyakini kebijakan tersebut merupakan langkah yang efektif untuk menyehatkan perekonomian " Katanya.

Penolakan dari mayoritas responden, mempunyai alasan tertentu yaitu, kenaikan Harga BBM akan memicu kenaikan harga-harga pokok, sehingga akan semakin memberatkan ekonomi masyarakat, selain itu menurut Dipa, masyarakat menilai ada motif-motif politik praktis dibalik kebijakan kenaikan harga BBM ini

"Berbagai alasan dari penolakan tersebut, salah satunya yaitu dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat, adapun motif lain dari politik melalui bantuan langsung semntara masyarakat (BLSM) disebut sebagai cara menaikan elektabilitas partai pemerintah," Pungkasnya. (wan) (wdi)sumber okezone