Anis Matta: Jangan Berandai-andai karena...

JAKARTA, — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta tak mau berandai-andai terkait posisi partainya dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Anis pun mengutip dalil yang menyatakan bahwa berandai-andai adalah bagian dari setan.

"Saya tidak mau berandai-andai. Jangan andaikan karena andaikan itu bagian dari setan. Lebih baik kami diam, lebih baik kerja rutin normal dan apa adanya," ujar Anis di Hotel Bidakara, Jumat (21/6/2013).

Anis menyatakan, dia hanya mau melihat kondisi nyata PKS saat ini. Secara de facto, kata dia, PKS masih bagian dari koalisi. "Saya tidak mau bicara soal komitmen atau perasaan. Kita lihat de facto-nya saja, faktanya menteri PKS masih berada di kabinet," imbuhnya.

Saat ditanyakan lebih lanjut tentang seringnya PKS tak diundang dalam rapat kabinet, Anis pun hanya tertawa ringan. "Ah itu kan sudah biasa, dari dulu juga begitu kan," seloroh mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Tak cuma di harga BBM

Lebih lanjut, Anis juga mengatakan bahwa sikap PKS yang berbeda dengan koalisi tidak hanya terjadi pada rencana kenaikan harga BBM. Setidaknya, PKS berbeda sikap dengan koalisi dalam tiga hal lain, yakni kasus Bank Century, Undang-Undang DIY, dan mafia pajak.

Dengan semua perbedaan sikap itu, kata Anis, PKS tetap berada di koalisi. Ia mengatakan, koalisi bukanlah wadah untuk menyeragamkan pikiran. "Saya rasa, perbedaan ini tidak lagi jadi persoalan dalam kultur demokrasi kita. Ini masalah ijtihad, dua pihak anggap ini sebagai kepentingan rakyat," tuturnya.

Dengan demikian, Anis pun menilai perbedaan sikap PKS pada kenaikan BBM tidak akan berdampak apa pun. Jika ada pihak koalisi yang menginginkan PKS hengkang, Anis menyatakan itu adalah pendapat pribadi. "Itu masih personal, tidak ofisial. Masalah ini kan hanya tematik, lebih baik disikapi secara kalem dengan doa," ucap Anis.

Seperti diketahui, Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013), memutuskan menolak menyetujui pengesahan RAPBN-P 2013. Penolakan tersebut karena PKS menolak kenaikan harga BBM dan pemberian dana kompensasi yang termaktub di dalam RAPBN-P tersebut. Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Meski para menteri PKS mendukung kebijakan kenaikan harga BBM, keberadaan PKS di koalisi tetap tak dipersoalkan para kolega mereka. Sejumlah politisi Partai Demokrat bahkan meminta agar PKS tahu diri dengan mundur dari koalisi karena tak lagi sejalan. Jika PKS keluar dari koalisi, posisi ketiga menterinya pun terancam dicopot.