Dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/4), SBY memaparkan 5 kriteria kandidat cawapres yang diinginkannya. Tapi SBY lebih suka menyebut kriteria itu dalam istilah 4+1. "Yang pertama, memiliki integritas yang baik, kepribadian yang ditandai kekuatan moral. Tentunya moral politik yang baik," ucap SBY memulai paparannya. Kedua, lanjut dia adalah, kapasitas sang cawapres. Dalam UUD 1945 pasal 4, ujar SBY, seorang presiden memegang kekuasaan pemerintahan, dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil presiden. Pada pasal lainnya dibantu oleh menteri. "Ya harus mampu dikoordinasikan dan disinergikan segaris dengan kebijakan presiden," ujar SBY. Syarat berikutnya adalah, loyalitas. Menurut SBY, seorang wapres harus loyal kepada presiden bukan pada dirinya sendiri atau kepentingan partainya. Demikian juga dengan para menteri juga harus bebas dari conflict of interest. Kriteria keempat, imbuhnya, adalah akseptabilitas, yang berarti, kandidat cawapres itu bisa diterima masyarakat. "Presiden dan wapres dipilih rakyat. Tentu harus diterima oleh publik, oleh rakyat, diterima mayoritas rakyat," ujarnya. Ia juga menekankan, nantinya presiden dan wakil presiden berada dalam satu perahu dan yang berperan sebagai nakhoda adalah presiden. "Sehingga chemistry-nya harus bagus, dalam arti itu sebetulnya cocok satu sama lain," katanya. Syarat terakhir adalah cawapres harus bisa meningkatkan kekokohan dan efektivitas koalisi yang terbangun pada pemerintahan berikut. "Saya selalu berbaik sangka dengan semua orang, kita cocokkan nanti siapa yang sesuai dengan kriteria itu," ujarnya.
Yudhoyono menjelaskan saat ini Partai Demokrat sudah membentuk tim sembilan yang diketuai Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo. Tim itu bekerja untuk membangun komunikasi politik dengan parai-partai politik guna membangun koalisi. Yudhoyono menyebutkan cukup banyak partai yang sudah berkomunikasi dengan Partai Demokrat, di antaranya Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Pelopor, dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Yudhoyono mengatakan koalisi yang hendak dibangun Partai Demokrat bukan berdasarkan kesamaan, ideologi partai, maupun identitas tertentu. Koalisi, lanjut dia, harus dibangun berdasarkan kesamaan kebijakan untuk membangun agenda nasional dalam pemerintahan maupun parlemen.
Yudhoyono menyebut lima kebijakan yang ingin dibangun dalam koalisi, yaitu memprioritaskan kesejahteraan rakyat, melanjutkan reformasi birokrasi, membangun demokrasi beretika, penegakan hukum, dan pembangunan merata. "Kalau koalisi dibangun atas dasar itu ruangnya lebih pantas dan tidak terhalang sekat-sekat ideologi sehingga pemerintah benar-benar efektif karena kami sepakat `plattform` itu yang dikerjakan bersama," demikian Yudhoyono.
inilah.com
0 komentar:
Posting Komentar